Sabtu, 02 Agustus 2014
Find us: 
MedanMuslimin.com, Media Muslim Pertama di Sumatera Utara
Home  / Hukum Duniawi
Azzam Hanya Pinjam Dari Koperasi Jadi Bukannya Korupsi
Rabu, 9 Oktober 2013 | 21:29:59

MeMu - Edy Purwanto dan Maramuda Harahap selaku tim penasehat hukum terdakwa, Dirut PDAM Tirtanadi Azzam Rizal, menyatakan perbuatan kliennya bukanlah tindak pidana korupsi (tipikor) melainkan masuk ke lingkup hukum perdata.

Pasalnya, terdakwa juga selaku anggota dari Koperasi Karyawan (Kopkar) Tirtanadi Sumut mempunyai hak untuk melakukan pinjaman uang di Kopkar.

"Sehingga peminjaman sejumlah uang itu bukanlah merupakan suatu perbuatan melawan hukum (tipikor/pencucian uang), tapi merupakan perbuatan ruang lingkup perdata", sebut PH Azzam saat membacakan eksepsi (keberatan) mereka terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Netty Silaen, pada sidang lanjutan dugaan korupsi di PDAM Tirtanadi Provsu, Rabu (9/10/2013) dengan ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan Jonner Manik.

Dalam eksepsi yang dibacakan secara bergantian di hadapan majelis hakim diketuai Jonner Manik, menyebutkan tujuan dibentuknya "Perjanjian Kerja Sama Penagihan Rekening Air Pelanggan" telah dibahas dan dipertimbangkan secara matang, dan dinilai sangat menguntungkan PDAM Tirtanadi mengingat banyak dan luasnya daerah cakupan pelanggan yang harus ditagih sehingga sudah dipastikan PDAM akan sangat membutuhkan penambahan jumlah personil pegawai yang sangat banyak pula. Tapi adanya perjanjian kerja sama ini pihak PDAM tidak perlu lagi menambah jumlah personil.

Karena dianggap menguntungkan pihak PDAM Tirtanadi maka 30 September 2011 terdakwa selaku dirut kemudian memperpanjang kontrak kerja sama penagihan rekening air dengan Kopkar Tirtanadi
yakni perjanjian No.11/SPJN/DIR/2011 dan No.326/SPJN/2011 tertanggal 30 September 2011.

Sebagaimana diketahui terdakwa Azzam diangkat sebagai Dirut PDAM Tirtanadi Sumut pada 11 Maret 2011 berdasarkan SK Gubsu No.188.44/217/KPTS/2011 tanggal 10 Maret 2011.

Sementara terdakwa menandatangani perpanjangan kontrak kerja sama penagihan rekening air No.11/SPJN/DIR/2011 dan No.326/SPJN/2011 tertanggal 30 September 2011. Jika dihitung secara matematis telah berjalan dan berlangsung selama 9 (sembilan) tahun, dari kontrak awal yakni No.06/SPJN/KEU/2002 dan No.37/SPJN/KKT/2002 tanggal 27 September 2002.

Namun, dari 9 tahun itu Dirut PDAM Tirtanadi sebelumnya tidak pernah dinyatakan telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum (tipikor/pencucian uang), sebagaimana didakwakan JPU pada Azzam.

PH mengatakan, benar uang yang digunakan PDAM untuk membayar jasa/fee Kopkar berasal dari keuangan negara/daerah. Namun setelah menjadi hak dan milik Kopkar maka uang itu tidak lagi menjadi uang negara/daerah tetapi berubah menjadi milik Kopkar.

Pengurus termasuk ketua berhak meminjamkannya kepada seluruh anggota Kopkar atau pihak lain termasuk terdakwa, sebab tujuan didirikannya Kopkar untuk menyelenggarakan usaha antara lain usaha simpan-pinjam kepada sesama anggota Kopkar.

Menurut PH, pinjaman terdakwa sebagaimana keseluruhannya dalam dakwaan JPU sebesar Rp5.004.637.000, dilakukan jauh sebelum terdakwa menandatangani kontrak kerja sama dengan Kopkar. Sehingga jelas uang koperasi yang dipinjam terdakwaa merupakan uang milik Kopkar bukan uang negara/daerah.

Selain itu, terang PH, terdakwa selaku pihak berutang (debitur) pada Kopkar pada pokoknya merupakan debitur yang beritikad baik atas pinjaman yang ia lakukan. Dan terdakwa berkemampuan mengembalikan semua pinjaman yang diberikan Kopkar Tirtanadi Sumut.

Dalam eksepsinya, PH menilai karena perbuatan kliennya bukan tipikor tapi masuk kewenangan hukum perdata, mereka meminta majelis hakim yang menangani perkara ini agar menerima eksepsi mereka, di antaranya meminta majelis hakim untuk menolak dan membatalkan dakwaan JPU sebagaimana dalam Pasal 156 Ayat (1) KUHAP.

Membebaskan terdakwa Azzam Rizal dari seluruh dakwaan JPU, mengeluarkannya dari rumah tahanan negara, dan mengembalikan harkat, kedudukan dan martabat terdakwa pada posisi semula.

Usai membacakan keberatan atas dakwaan penuntut umum, kemudian majelis hakim menunda persidangan pada senin mendatang, namun sebelum hakim mengetuk palu pertanda sidang telah berakhir, pihak penasehat hukum Dirut PDAM Tirtanadi ini meminta agar majelis hakim mengabulkan penangguhan tahanan.

Mendengar permohonan dari penasehat hukum, Ketua majelis hakim Tipikor Jonner Manik serta Denny Purba dan Denny Iskandar masing-masing sebagai hakim anggota tampak berbisik, tak lama setelah itu, Jonner menyatakan hingga saat ini pihak masih mempelajari permohonan penangguhan, nanti ini akan disampaikan dalam putusan sela.(dna|memu)

Akses berita terbaru versi mobile di: m.medanmuslimin.com
Tinggalkan Komentar
Nama*:
Email*:
Website:
Komentar*:
: * Masukkan kode disamping!